ENERGINEWS.ID — Kementerian Dalam Negeri menyerap Rp 4,36 triliun anggaran atau 63,54 persen dari pagu Rp 6,86 triliun per 14 September 2026. Serapan itu dipakai untuk pemulihan pascabencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur, layanan kependudukan jemput bola, hingga pengendalian inflasi daerah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan capaian tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Percepatan Rehabilitasi di Sumatera hingga 2028
Alokasi terbesar diarahkan ke percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera pascabencana. Tito bersama jajaran melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai jadwal hingga 2028.
Penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur juga menjadi perhatian. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil turun langsung memberikan layanan jemput bola bagi warga terdampak.
Layanan Dokumen Kependudukan Jemput Bola
Warga di Sumatera dan NTT mendapat fasilitas percepatan penggantian dokumen kependudukan yang rusak akibat bencana. Tito merinci jumlah layanan yang sudah direalisasikan.
"Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan," ujar Tito pada keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).
Inflasi Agustus 2026 Tetap dalam Rentang Target
Kemendagri memastikan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah terpantau aman. Catatan hingga Agustus 2026 menunjukkan inflasi tetap terkendali dalam rentang target pemerintah.
Kementerian ini juga bersiap mendukung eksekusi program prioritas Presiden. Program tersebut meliputi Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Usulan Tambahan Anggaran Rp 5,28 Triliun untuk 2027
Arah kebijakan Kemendagri pada 2027 mencakup transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta penguatan kapasitas pemerintah desa. Untuk membiayai rencana itu, kementerian mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,28 triliun.
Total kebutuhan operasional tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 10,93 triliun. Usulan ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan DPR.
Kinerja BNPP dan Kehadiran Instansi Lain
Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan melaporkan kinerja instansi tapal batas. Realisasi anggaran BNPP menyentuh Rp 266,6 miliar atau 69,41 persen dari total pagu.
Capaian itu difokuskan untuk memberdayakan masyarakat perbatasan dan mempercepat pemenuhan gizi di Pos Lintas Batas Negara. Rapat kerja turut dihadiri jajaran petinggi OIKN, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, hingga DKPP.
