JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan 21 program guna memperkuat pengawasan serta mengantisipasi keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan, 21 program tersebut bakal direalisasikan apabila alokasi anggaran pengawasan MBG untuk 2027 telah berstatus sebagai anggaran definitif.
"Nah, kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif," ujar Taruna dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (9/9/2026).
Keterangan tersebut diutarakan Taruna guna menjawab keraguan Komisi IX DPR RI terhadap kapasitas lembaganya dalam meredam keracunan MBG.
Taruna menguraikan, BPOM mengemban kewajiban mengawasi alur pelaksanaan MBG mulai dari sektor hulu hingga fase mitigasi saat timbul kejadian luar biasa, termasuk insiden keracunan.
Maka dari itu, kata Taruna, salah satu poin mendesak yang wajib dibenahi dalam pengoperasian MBG yakni rantai distribusi dan penyajian makanan. Ia mencontohkan peristiwa yang mengemuka di Sidoarjo.
Berdasarkan penjelasan Taruna, sajian makanan pada kasus itu diolah dan dikemas sejak pukul 01.00 dini hari. Sajian tersebut baru disalurkan sekitar pukul 12.00 siang. Alhasil, santapan itu tersimpan hampir 11 jam sebelum didistribusikan.
"Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPBG dan SPBI itu, itu jangan lewat 4 jam," kata Taruna.
Taruna menilai kenyataan itu memperlihatkan bahwa SOP distribusi dan penyajian makanan belum diterapkan secara optimal.
"Oleh karena itu, belajar dari kasus ini, jika anggaran itu ditetapkan nantinya, maka kami akan melakukan lebih intensif lagi," jelas dia.
Taruna optimis keterlibatan pengawasan BPOM sanggup menangkal atau setidaknya meminimalisasi insiden keracunan pada program MBG. Terlebih lagi besaran anggaran pengawasan yang diproyeksikan untuk BPOM menyentuh Rp509 miliar.
"Karena harus disadari bahwa tahun ini kami belum efektif menjalankan karena cuma Rp 2,9 miliar untuk tahun ini dianggarkan untuk MBG, sehingga itu tidak efektif. Nah, harapannya itu bisa efektif," pungkas Taruna.
Keraguan DPR Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan efektivitas BPOM dalam menekan atau bahkan menghentikan kasus keracunan MBG.
Charles mengungkapkan, problem keracunan tidak sebatas muncul di tingkat hulu, melainkan berakar dari rancangan menyeluruh program tersebut.
"Karena permasalahannya bukan lagi atau bukan saja ada di hulu, Pak, tetapi desain keseluruhannya sudah tidak ideal, Pak," kata Charles dalam rapat tersebut.
Charles menyoroti hidangan yang usai dimasak namun dibiarkan pada suhu ruangan melebihi batas empat jam sebelum disalurkan. Ia menganggap hal itu memicu tingginya risiko kontaminasi dan perkembangbiakan bakteri.
"Jadi saya sebetulnya sudah tidak lagi melihat apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM untuk memperbaiki situasi ini kecuali mengubah desainnya secara total, Pak," ujar Charles.
Charles lantas meminta penegasan Taruna mengenai jurus konkrit yang sanggup dijalankan BPOM untuk menekan maraknya kasus keracunan.
"Makanya ya mungkin kalau Bapak bisa menjelaskan kepada kami mungkin kalau Badan POM terlibat, apa yang bisa dilakukan, Pak?" kata Charles.
"Karena kalau desain tetap seperti ini ya menurut saya tidak akan banyak berubah, kami akan tetap masih melihat kasus-kasus keracunan terjadi," lanjutnya.
