ENERGINEWS.ID — Defiyan Cori menilai situasi ini tidak bisa dibiarkan. Sebagai pemegang mandat pelayanan publik, Pertamina dan PLN harus menjaga likuiditasnya agar operasional tetap berjalan normal.
Efek Berantai ke Mitra Bisnis
Kekhawatiran utama Defiyan bukan hanya pada kinerja internal kedua BUMN, tetapi juga dampak berantai ke ekosistem bisnis di sekitarnya. Pertamina dan PLN memiliki banyak rekanan, mulai dari kontraktor, pemasok bahan baku, hingga perusahaan logistik.
"Jangan sampai Pertamina dan PLN terlambat membayar kewajibannya kepada rekanan. Jika itu terjadi, arus kas perusahaan mitra akan terganggu dan dalam jangka panjang bisa mengancam keberlanjutan operasional mereka," ujar Defiyan kepada Kedai Pena, Jumat (28/8).
Gangguan pada mitra usaha ini pada akhirnya akan kembali menghambat rantai pasok energi nasional. Defiyan mengingatkan, fluktuasi harga minyak dan gas dunia serta batu bara yang sedang bergejolak sudah menjadi tekanan tersendiri bagi kedua perusahaan.
Realisasi Pembayaran Pemerintah
Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Mega Satria mengungkapkan, dari total realisasi subsidi dan kompensasi yang mencapai Rp 236,98 triliun, pemerintah telah membayar Rp 141,53 triliun. Pembayaran itu termasuk pelunasan carryover piutang tahun 2025 senilai Rp 17,03 triliun.
"Sampai awal Agustus 2026, Kementerian Keuangan telah membayar Rp 63,49 triliun untuk subsidi dan Rp 61,3 triliun untuk dana kompensasi," jelas Mega dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8).
Sisa tagihan yang belum dibayar menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Percepatan pencairan dinilai krusial agar Pertamina dan PLN tidak perlu menarik utang baru untuk menambal kas operasional, yang pada akhirnya membebani keuangan negara lewat beban bunga.
Ketepatan waktu pembayaran negara kepada BUMN bukan sekadar soal administrasi. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi nasional dan keberlangsungan layanan listrik serta bahan bakar bagi jutaan masyarakat.
