JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan bahwa Indonesia harus bertransisi mengubah strategi pertumbuhan ekonomi dari yang tadinya mengandalkan pekerja berupah murah serta ekploitasi sumber daya alam demi terbebas dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Dalam ajang konferensi bersama Asian Development Bank Institute di Jakarta pada Rabu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menggarisbawahi bahwa pergeseran tersebut menuntut dorongan pertumbuhan yang berbasis pada produktivitas tinggi, inovasi, serta penguatan institusi.
Ia menyebutkan bahwa pengembangan mutu sumber daya manusia menjadi salah satu pondasi utama untuk menopang agenda transformasi ekonomi nasional tersebut.
“Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki sistem kesehatan, dan memperkuat perlindungan sosial,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rachmat menerangkan bahwa gambaran pembangunan jangka panjang tak sekadar menebak arah masa depan, melainkan membentuk dan mewujudkan target masa depan yang ingin dicapai bangsa.
Atas dasar itu, perancangan rencana pembangunan wajib diperkuat supaya pemerintah tak hanya responsif menghadapi dinamika jangka pendek, namun juga mampu membaca peluang serta risiko mendatang.
Ia menambahkan tantangan sektor pembangunan kian rumit, mulai dari persoalan perubahan iklim, bencana akibat kelalaian manusia, hingga ancaman bencana alam yang sulit dihindari.
Pada momentum yang sama, ia turut memperkenalkan pendirian Bappenas Institute sebagai sarana strategis untuk menghubungkan basis pengetahuan dengan perumusan kebijakan serta penguatan kapasitas lembaga.
Ia memaparkan Bappenas Institute mengemban tiga pilar utama, mencakup strategic policy intelligence, penguatan kapasitas lewat planning academy, hingga ruang kolaborasi pengetahuan dan kebijakan.
Fungsi strategic policy intelligence dihadirkan guna mempermudah pemerintah mendeteksi pergeseran kondisi lebih dini serta merumuskan opsi kebijakan berbasis bukti faktual.
Sementara itu, program planning academy difokuskan untuk meningkatkan kompetensi perancangan kebijakan baik di tingkatan pusat maupun daerah.
Bappenas juga memicu kolaborasi pengetahuan yang merangkul unsur pemerintah, akademisi, lembaga riset, komunitas lokal, pelaku industri swasta, hingga mitra pembangunan global.
Menurutnya, pembenahan mutu manusia dan kelembagaan menjadi modal vital agar Indonesia berhasil memacu produktivitas serta merealisasikan visi Indonesia Emas 2045.
