JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara langsung di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kendati demikian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak terlihat di dalam daftar pejabat yang mendampingi pada dua rapat utama penanggulangan karhutla yang dipimpin Prabowo di Kalimantan dan Riau.

Presiden Prabowo sebelumnya telah meninjau upaya penanganan karhutla di Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026), sebelum akhirnya meneruskan perjalanan ke Riau pada Senin (24/8/2026). Dalam rangkaian pemantauan tersebut, Kepala Negara menggelar rapat intensif bersama unsur pemerintah pusat, jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait.

Pada forum rapat di Kalimantan Barat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menguraikan deretan pejabat pusat maupun daerah yang hadir. Daftar itu memuat delapan pimpinan kementerian/lembaga tingkat pusat serta 10 jajaran pimpinan dinas/pemerintah daerah, melingkupi gubernur, kapolda, pangdam, perwakilan Basarnas, BMKG, hingga BPBD. Kendati demikian, nama Menteri Kehutanan tidak tercantum pada daftar tersebut.

Absennya Raja Juli kembali terpantau dalam rapat susulan di Kalimantan Tengah. Pertemuan itu diselenggarakan di Posko Aju Penanganan Karhutla yang berlokasi di area Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya.

"Setelah tadi dari posko di Kalimantan Barat, di sini di Posko Aju, Kalimantan Tengah, Palangka Raya, telah hadir beberapa menteri, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakapolri, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Kalimantan Tengah," kata Seskab Teddy saat membuka rapat.

Dalam perkara penanggulangan karhutla, Kementerian Kehutanan memiliki wewenang yang bersinggungan langsung dengan tata kelola area hutan. Walau demikian, nama Raja Juli lagi-lagi tak tertulis dalam deretan pejabat yang menghadiri agenda tersebut. Padahal, pihak pemerintah daerah Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa Menteri Kehutanan sebelumnya sempat terlibat dalam aksi penanganan karhutla di wilayah mereka.

Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng Ahmad Toyib menerangkan bahwa Raja Juli sempat memberikan pengarahan serta supervisi sebelum kedatangan Presiden.

"Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang melalui kementerian teknis juga telah memberikan supervisi penanggulangan karhutla kepada Provinsi Kalimantan Tengah, yakni dengan kunjungan Kepala BNPB, Bapak Menko Polkam, Bapak Menhut, dan Bapak Wamenko bidang Pangan," kata Ahmad Toyib.

Sepanjang dua rapat di Kalimantan tersebut, Presiden Prabowo menetapkan sejumlah tindakan operasional demi memperkuat akselerasi pemadaman api. Pemerintah menambah ketersediaan logistik dan personel, termasuk armada helikopter untuk pergerakan water bombing serta perlengkapan pompa air hingga mesin pembuat sumur bor.

"Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk water bombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, juga penambahan personel," kata Prasetyo.

Di samping mempercepat langkah pemadaman, Presiden Prabowo mengarahkan jajaran pemerintah untuk memperketat aspek pencegahan serta penegakan hukum. Ia memerintahkan aparat mengusut dugaan keterlibatan entitas korporasi yang sengaja memerintahkan pembakaran lahan. Bila terbukti melanggar, izin usaha perusahaan mendesak untuk dicabut.

Setelah merampungkan agenda kunjungan kerja di Kalimantan, Prabowo melanjutkan inspeksi penanganan karhutla ke Pulau Sumatera. Riau menjadi lokasi awal peninjauan, dengan fokus perhatian pemerintah selanjutnya mencakup wilayah Jambi dan Sumatera Selatan.

Bertempat di Posko Aju, Pekanbaru, Presiden Prabowo kembali memimpin jalannya rapat penanganan karhutla. Pada agenda ini, deretan pejabat utama tampak mendampingi Presiden, di antaranya Seskab Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BIN Muhammad Herindra.

Nama Raja Juli Antoni kembali tak dimasukkan dalam deretan nama pejabat yang tercatat hadir pada rapat tersebut. Hingga seluruh rangkaian peninjauan karhutla oleh Presiden di Kalimantan dan Sumatera berakhir, belum tersedia konfirmasi resmi dalam rilis mengenai alasan Menteri Kehutanan tak hadir pada dua rapat penting yang dipimpin oleh Prabowo.