JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mendesak pemerintah agar memanfaatkan penawaran bantuan dari Pemerintah Malaysia guna mempercepat proses penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tanah air.
Dini menyatakan bahwa pihak legislatif mendukung penuh apabila pemerintah mau menerima dukungan tersebut. Pasalnya, peristiwa karhutla yang masih melanda beberapa daerah membutuhkan pasokan kekuatan tambahan agar cepat teratasi.
“Saya menyambut positif tawaran bantuan Malaysia. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya, tetapi ketika ada dukungan tambahan dari negara sahabat, tentu harus kami manfaatkan untuk mempercepat penanganan. Yang penting prosedurnya jelas dan bantuannya benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Dini kepada Kompas.com, Jumat (11/9/2026).
Politikus dari Partai Nasdem tersebut mengapresiasi segala penanganan karhutla yang sudah diupayakan pemerintah sejauh ini, mulai dari pemadaman darat, pemantauan titik api, pendinginan lokasi, hingga pengerahan berbagai fasilitas pendukung. Kendati demikian, Dini memberi catatan bahwa tolok ukur keberhasilan tidak cuma sebatas pada jumlah titik api yang padam.
“Kami harus memastikan warga yang terdampak asap mendapatkan perlindungan. Kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah kebakaran harus menjadi perhatian,” ungkap Dini.
“Jangan sampai fokus kami hanya pada api, sementara dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan warga terabaikan,” sambungnya.
Di samping itu, Dini menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan serta tepat sasaran atas setiap bantuan luar negeri yang datang. Ia memandang instansi terkait mesti menjamin bantuan yang diterima betul-betul dipakai sesuai keperluan di lapangan.
“Kalau ada bantuan yang masuk, harus jelas untuk apa, digunakan di mana, siapa yang menerima dan bagaimana hasilnya. Akuntabilitas tetap penting. Bantuan harus benar-benar menjadi kekuatan tambahan untuk penanganan, bukan sekadar simbol kerja sama,” jelas Dini.
Terlepas dari persoalan teknis, Dini menilai kolaborasi bersama Malaysia maupun negara tetangga lainnya merupakan wujud solidaritas antarnegara saat menghadapi bencana yang berdampak luas.
“Prinsipnya sederhana: selama sesuai prosedur, dibutuhkan dan manfaatnya nyata bagi masyarakat, kami dukung. Sekarang yang paling penting adalah api segera dikendalikan, kualitas udara dipulihkan, dan masyarakat terlindungi,” pungkas Dini.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI guna membahas kelanjutan penawaran dari Malaysia tersebut.
"Untuk tawaran bantuan Malaysia ini, tentu akan kami pelajari dan koordinasinya tentu dilakukan secara lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga teknis terkait," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (10/9/2026).
