JAKARTA - Kepala Negara Prabowo Subianto menekankan langkah pemerintah yang gencar mendorong sektor ekonomi hijau lewat pembentukan mekanisme nilai ekonomi karbon, demi mendatangkan dampak positif serta keuntungan nyata bagi seluruh rakyat.

Prabowo menyampaikan bahwasanya penerapan sistem registrasi unit karbon di dalam negeri baru pertama kali ini direalisasikan. Di samping itu, pasar bursa nilai ekonomi karbon pun sudah resmi berdiri dan beroperasi memakai acuan standar internasional.

"Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat.

Ia menilai bahwa tindakan melindungi kawasan hutan, termasuk fungsi hutan lindung, menjadi kunci utama untuk menekan laju emisi karbon.

Hasil dari penekanan emisi tersebut nantinya mampu mendatangkan keuntungan finansial bagi Tanah Air lewat skema nilai ekonomi karbon.

"Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan, artinya emisi karbon kita kurangi dan untuk itu bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita," ujarnya.

Prabowo menggarisbawahi bahwa program ekonomi berbasis lingkungan ini tidak boleh sekadar berfokus pada pemeliharaan alam, melainkan wajib menghadirkan hasil konkret bagi warga.

"Ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kami. Kami bangun, tetapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kami," katanya.