JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berpandangan bahwa persoalan ketidaksesuaian antara tingkat kompetensi yang dimiliki oleh angkatan kerja dengan standar kebutuhan riil dari dunia usaha maupun industri (skill mismatch) memegang peranan sebagai faktor fundamental di balik tingginya jumlah penganggur berlatar belakang pendidikan tinggi di Indonesia.
“Fenomena pengangguran lulusan perguruan tinggi disebabkan adanya mismatch antara kompetensi jabatan dengan keterampilan yang dimiliki, hingga rendahnya literasi digital dan soft skills,“ kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Berdasarkan catatan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), total keseluruhan jumlah pengangguran yang berasal dari kalangan lulusan perguruan tinggi—mencakup jenjang Diploma IV, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), hingga Strata 3 (S3)—di tanah air tercatat menyentuh angka 1.033.182 jiwa pada periode pengamatan Mei 2026. Angka tersebut merepresentasikan porsi sekitar 14,31 persen dari total keseluruhan 7,22 juta orang pengangguran berskala nasional.
Lebih lanjut, Anwar membeberkan bahwa faktor pemicu lainnya bersumber dari lambatnya laju pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor formal, sementara di sisi lain volume gelombang lulusan baru (fresh graduate) dari lembaga perguruan tinggi terus mengalami lonjakan kenaikan dari tahun ke tahun.
“Pertumbuhan lapangan kerja formal belum sebanding dengan jumlah lulusan baru, ditambah preferensi lulusan yang cenderung menunggu pekerjaan formal tertentu,” ujar dia.
Di samping itu, ia menilai bahwa derap laju perkembangan teknologi serta proses transformasi industri yang berlangsung secara masif dan cepat belum sepenuhnya berhasil diimbangi secara adaptif oleh sistem pendidikan maupun pelatihan kerja yang ada, sehingga berakibat pada banyaknya lulusan sekolah tinggi yang belum mengantongi kualifikasi kompetensi yang dicari oleh pasar tenaga kerja.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono menambahkan bahwa keterbatasan pengalaman kerja praktis, minimnya penguasaan keterampilan lunak (soft skills), serta ketiadaan sertifikasi kompetensi resmi turut menjadi variabel dominan yang menekan tingkat penyerapan tenaga kerja di pasaran.
“Sektor yang paling merasakan tantangan ini adalah sektor industri padat teknologi. Di beberapa kawasan industri, seperti di Batam misalnya, investasi yang masuk membutuhkan kualifikasi yang sangat spesifik,” kata Faried.
Kondisi demikian, lanjut dia, berimbas pada ketidakmampuan pihak industri untuk menyerap pasokan tenaga kerja secara maksimal akibat terbatasnya ketersediaan SDM tenaga kerja lokal yang mempunyai kecocokan kompetensi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan dunia industri.
Faried menegaskan bahwa pihak Kemnaker senantiasa mengintensifkan berbagai upaya strategis guna mengikis jurang pemisah (mismatch) antara profil lulusan lembaga pendidikan dengan standar kebutuhan sektor industri.
Beberapa langkah konkret yang saat ini tengah digencarkan mencakup proses penyelarasan kurikulum pendidikan agar selaras dengan kebutuhan kompetensi industri, peningkatan pelibatan aktif pihak dunia usaha dalam proses kegiatan belajar-mengajar, serta penguatan kapasitas kompetensi bagi para tenaga pendidik.
“Selanjutnya, perluasan praktik kerja dan pengalaman industri bagi siswa, serta evaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan kebutuhan tenaga kerja, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.
