JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencatat telah menggelontorkan dana lebih dari Rp1.279,8 triliun menuju fasilitas kesehatan demi membiayai pelayanan medis sepanjang kurun waktu 2014-2025.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan nominal tersebut bukanlah biaya yang sedikit. Hal itu menunjukkan ada banyak masyarakat yang bergantung pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk berobat.
“Apalagi jika penyakitnya berbiaya mahal atau membutuhkan waktu pengobatan panjang,” ujarnya dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Pujo menyebut per 1 September 2026, program JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,61% populasi Indonesia. Dari jumlah itu, 80,48% merupakan peserta aktif. Adapun, 1,39% penduduk masih belum menjadi peserta JKN.
Menurutnya, tugas BPJS Kesehatan saat ini bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta. Namun juga menjamin masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial.
Dilanjutkan Pujo, peningkatan pemanfaatan layanan menunjukkan semakin terbukanya akses masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Per 1 September 2026, terdapat 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama [FKTP], 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan [FKRTL] hingga 7.180 sarana penunjang yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” bebernya.
Mengutip pemaparannya, jumlah FKTP sejak kurun 2014–2026 mencatatkan lonjakan hingga 29 persen. Secara rinci, pada 2014 tercatat 18.437 FKTP, pada 2017 terdapat 21.763 FKTP, pada 2020 ada 23.043 FKTP, serta pada 2023 menyentuh 23.639 FKTP.
Di sisi lain, populasi FKRTL sepanjang 2014–2026 mengalami peningkatan tajam 92 persen. Secara terperinci, pada 2014 berada di angka 1.681 FKRTL, pada 2017 sebanyak 2.268 FKRTL, pada 2020 berdiri 2.507 FKRTL, dan pada 2023 bertambah jadi 3.120 FKRTL.
Adapun porsi pemanfaatan fasilitas kesehatan selama tahun 2025 menembus 725,3 juta kali kunjungan dengan rerata harian mencapai 1,99 juta kunjungan. Sementara itu, estimasi biaya harian yang dikeluarkan berada di kisaran Rp524 miliar.
Oleh karena itu, Pujo berpandangan bahwa transformasi di BPJS Kesehatan yang perlu dibangun saat ini adalah dari volume menuju value. Dia menegaskan bahwa value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat mengatakan, perluasan akses layanan JKN perlu berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan Program JKN.
“Fasilitas Kesehatan memiliki peran strategis karena secara langsung menentukan pengalaman peserta, sehingga pelayanan harus mudah diakses, berkualitas, aman, cepat, dan berkeadilan,” ucapnya.
Sebab itu, lanjutnya, Dewan Pengawas terus mendorong penguatan tata kelola JKN yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam aspek kualitas layanan, kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko, dan perlindungan hak peserta.