JAKARTA - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Prihati Pujowaskito, membeberkan informasi bahwa total akumulasi jumlah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini telah resmi menembus angka 284,3 juta jiwa, atau setara dengan persentase 98,61 persen dari keseluruhan total jumlah penduduk Indonesia per periode Juli 2026.
Guna mengoptimalkan pelayanan bagi ratusan juta jiwa peserta tersebut, Dirut BPJS Kesehatan dalam momentum acara penganugerahan Seva Paramahita Award di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa pihak lembaga terus berupaya masif memperluas jaringan fasilitas kesehatan hingga sukses merangkul sebanyak 23.758 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.229 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
Sebagai langkah strategis dalam memperkokoh jaring pengaman perlindungan finansial publik, pihak BPJS Kesehatan saat ini juga tengah menggalakkan program kemitraan kolaborasi bersama Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT).
"Penandatanganan nota kesepahaman dengan 11 AKT hari ini merupakan langkah awal yang konkret untuk memperkuat koordinasi antara JKN dan AKT," kata Pujo.
Menurut pandangan Pujo, skala bentangan cakupan pelayanan yang teramat masif tersebut menuntut tingkat tanggung jawab operasional yang jauh lebih kokoh guna memastikan bahwa segenap lapisan masyarakat benar-benar meraup manfaat jaminan kesehatan yang optimal.
Oleh sebab itu, ia menyampaikan bahwa pihak BPJS Kesehatan turut merancang rencana strategis penambahan rasio penempatan tenaga pendamping khusus layanan BPJS SATU di berbagai rumah sakit mitra, agar akses informasi pelayanan bagi para peserta menjadi jauh lebih mudah dijangkau.
Langkah penambahan jumlah personel pendamping lapangan tersebut diharapkan mampu secara efektif mengurai serta meminimalisasi berbagai keluhan pelayanan di lapangan.
"Penyegaran ini merupakan bagian dari upaya kami untuk semakin mendekatkan layanan sekaligus memastikan peserta mendapatkan informasi, pendampingan, dan solusi ketika membutuhkan pelayanan JKN," ujar dia.
Memasuki proyeksi orientasi masa depan, arah kebijakan mutu pelayanan JKN mulai ditargetkan bergeser dari yang mulanya sekadar mengejar aspek kuantitas volume tindakan medis menuju orientasi mutu kualitas hasil luaran kesehatan (value-based).
"Peningkatan volume dan pilihan pelayanan harus berjalan bering dengan peningkatan mutu dan pengalaman peserta. Pengalaman peserta didapat dari selisih antara harapan dan kenyataan. Semoga harapan-harapannya makin sesuai dengan kenyataan yang diterima," ucap Prihati Pujowaskito.