JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwasanya operasional layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Jawa Barat, senantiasa berlangsung normal di tengah bergulirnya proses penyidikan oleh aparat Kepolisian.
"Kami akan bekerja sama dan bersikap kooperatif dengan penyidik dalam mengikuti proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (12/9/2026).
Ia menggarisbawahi bahwa pemenuhan layanan pertanahan untuk warga masyarakat tetap berjalan dan untuk saat ini telah berlangsung normal. Warga masyarakat tetap sanggup mengakses urusan layanan pertanahan mengacu pada ketentuan serta prosedur yang berlaku.
Guna menyajikan kemudahan sekaligus menjamin warga masyarakat memperoleh kejelasan informasi mengenai pelayanan pertanahan, Uunk mengimbau warga masyarakat untuk mengurus segala keperluan secara langsung tanpa melibatkan perantara pihak ketiga maupun jasa calo.
"Saya mengimbau untuk masyarakat dapat mengurus tanahnya sendiri ke Kantah setempat," ujarnya.
Uunk memaparkan bahwasanya pada Rabu (09/09), jajaran penyidik Polda Metro Jaya melaksanakan pencarian berkas dokumen di Kantah Kabupaten Bogor I yang disinyalir berkaitan dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019.
Menurut penjelasannya, penelusuran dokumen tersebut berhubungan erat dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen dalam Program PTSL Tahun 2019 di wilayah Kecamatan Bojonggede.
Uunk menyampaikan bahwasanya agenda penyidik tatkala melacak dokumen pada Kantah Kabupaten Bogor terlaksana tanpa menemui hambatan.
"Berdasarkan laporan yang kami terima, teman-teman dari penyidik Polda Metro Jaya berkunjung ke Kantor BPN Kabupaten Bogor I dalam rangka pencarian dokumen-dokumen yang ada dugaan pemalsuan," katanya menambahkan.