JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Guswanto menegaskan bahwa pihaknya senantiasa berupaya mengolah narasi informasi peringatan bencana agar dapat dimengerti oleh masyarakat luas secara intuitif.
Guswanto memaparkan BMKG pun pernah menguji coba penerjemahan info kebencanaan ke dalam ragam bahasa daerah. Akan tetapi, alih bahasa dari istilah teknis menuju ungkapan yang populer di tengah masyarakat tetap membutuhkan proses.
"Memang butuh waktu, karena kan perpindahan translation dari bahasa teknis menuju bahasa publik itu tergantung wilayahnya. Bahkan kami juga mencoba menterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Misalkan diterjemahkan ada yang di bahasa Jawa, ada yang diterjemahkan bahasa Batak," ujar Guswanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Guswanto mengonfirmasi kesepahaman bahwa penyampaian tanda bahaya bencana idealnya mengadopsi pilihan kata yang dekat dengan keseharian warga. Meski begitu, merangkai bahasa teknis menjadi format sederhana tidak dapat diwujudkan secara instan.
"Cuma tidak bisa langsung seperti membalik telapak tangan. Jadi harus pelan-pelan. Ya, kan kami memiliki UPT di 191 UPT. Ya begitu kami informasi di pusat seperti ini maka mereka mendiseminasikan dengan gaya bahasa yang ada di lokal," kata Guswanto.
"BMKG sebenarnya selama ini mendiseminasikan informasi sudah menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami orang awam atau bahasa publik," imbuh dia.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun mendorong BMKG melakukan penyederhanaan tata bahasa saat menyebarluaskan prakiraan cuaca maupun potensi bencana kepada publik.
Boyman menilai peringatan dini sepatutnya diracik dengan gaya bahasa yang komunikatif karena mayoritas warga belum tentu familiar dengan deretan istilah ilmiah yang dikeluarkan instansi.
"Jangan menggunakan bahasa BMKG atau bahasa yang di-print dari komputer itu. Tidak semua masyarakat mengerti, harus pakai bahasa kami saja pakai bahasa yang gampang dimengerti sehingga masyarakat tahu apa yang akan terjadi," kata Boyman dalam rapat bersama pejabat utama BMKG dan Basarnas, Selasa (8/9/2026).
Boyman menambahkan, publik memerlukan kepastian informasi yang terang demi mengantisipasi potensi risiko sebelum bencana melanda. Oleh sebab itu, ia mengharapkan BMKG tak sekadar mempublikasikan data mentah mengenai ancaman bencana semata.