JAKARTA - Kepala Negara Prabowo Subianto menyatakan akan mengalokasikan lebih banyak pesawat serta alat nirawak (drone) dalam rangka mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tanah air.
Dalam Rapat Terbatas Perkembangan Penanganan Bencana Alam yang dipantau daring dari Jakarta pada Senin, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa respons pemerintah dalam menangani karhutla tahun ini tergolong masif, walaupun tetap ada catatan keterlambatan pada beberapa kali kesempatan.
"Untuk selanjutnya kami mengambil langkah-langkah yang antisipatif. Saya minta pemikiran kami dalam perencanaan, kami gunakan prinsip lebih baik lebih dari pada kurang," jelas Presiden.
Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi agar menginformasikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beserta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk menambah alutsista, seperti helikopter, perlengkapan pemadam seperti pompa air, hingga alat pendukung layaknya ekskavator demi memperkuat upaya pencegahan dan pemadaman.
Peralatan pencegahan dan pemadaman berukuran kecil secara khusus dapat ditaruh di desa-desa yang berada pada kawasan dengan riwayat karhutla berulang.
Presiden menyinggung bahwa Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki kapal induk pertama yang bakal dipergunakan untuk penanganan bencana.
Hal ini dikarenakan kapal induk tersebut sanggup membawa hingga 10 unit helikopter ukuran menengah, yang dapat dipakai membawa 4–5 ton air demi penanganan karhutla.
"Kemudian kami nanti harus alokasikan lebih banyak pesawat-pesawat untuk modifikasi cuaca. Kemudian BRIN harus mengkaji zat-zat apa yang paling efisien untuk mempercepat modifikasi cuaca dan selanjutnya kami harus mengadakan drone-drone yang bisa melempar air," tutur Presiden.
Prabowo mengacu pada drone yang sanggup mengangkut air dalam volume besar serta dapat ditempatkan di garis terdepan dalam penanganan karhutla.
"Jadi, kami persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian, jauh sebelumnya kami siapkan," ujar Prabowo Subianto.