JAKARTA - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda mengimbau pemerintah daerah beserta para pemangku kepentingan untuk mencermati potensi penurunan produksi pertanian yang berisiko mengganggu pasokan pangan serta menahan laju pertumbuhan ekonomi Sulsel pada 2026.
"Sektor pertanian menjadi salah satu perhatian di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulsel yang berada pada kisaran 5,4 hingga 6,2 persen tahun ini," kata Rizki dalam keterangan persnya di Makassar, Senin (7/9/2026).
Pihaknya menyatakan kewaspadaan tersebut teramat krusial mengingat sektor pertanian, kehutanan, maupun perikanan menyumbang kontribusi besar bagi perekonomian daerah.
Pada kuartal II 2026, laju ekonomi Sulsel terdata tumbuh 5,59 persen secara tahunan (year on year/yoy). Capaian tersebut terbilang melambat bila dibandingkan kuartal I 2026 yang menyentuh 6,88 persen. Salah satu pemicu perlambatan itu yakni kontraksi di lapangan usaha pertanian akibat penurunan produksi padi.
Berdasarkan catatan BI Sulsel, dinamika tersebut patut diantisipasi sebab gangguan pada produksi pertanian tak cuma menekan pendapatan para petani, melainkan juga memicu riak terhadap ketersediaan pangan dan stabilitas harga di tengah masyarakat.
Ancaman tersebut kian perlu diantisipasi menyusul munculnya potensi fenomena El Nino. Cuaca ekstrem tersebut dikhawatirkan sanggup mengikis produktivitas pertanian dan menyusutkan pasokan beragam komoditas pangan utama, khususnya beras.
“El Nino ini membahayakan di pertanian, harga beras kemungkinan akan naik kalau tidak ada intervensi pemerintah melalui Bulog,” ujar Rizki.
BI Sulsel mendorong penguatan langkah mitigasi sejak di hulu produksi. Beberapa intervensi yang dipandang krusial di antaranya pembuatan embung, penyediaan pompa air, sumur bor, hingga perbaikan infrastruktur irigasi guna menjaga kontinuitas produktivitas pertanian saat terjadi gangguan iklim.
Di luar pengamanan sisi produksi, pembenahan rantai pasok pangan juga memegang peranan penting. Strategi ini meliputi penyerapan serta penyimpanan komoditas panen, kelancaran distribusi antardaerah, hingga optimalisasi peran badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penampung (offtaker) hasil panen petani.
BI pun memacu perluasan kawasan tanam beserta gerakan menanam komoditas pangan strategis. Program ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan bahan pangan sekaligus menekan risiko gejolak harga ketika produksi di sentra penyuplai mendapati penurunan.
Kewaspadaan pada sektor pertanian menjadi makin vital lantaran kestabilan harga pangan bertaut erat dengan daya beli publik. Manakala pasokan menyusut dan harga pangan melambung, potensi laju inflasi dapat kembali mencuat yang pada akhirnya menggerus daya konsumsi masyarakat.