JAKARTA — Anggota Komite Eksekutif Presiden, Billy Mambrasar, melontarkan dorongan strategis kepada jajaran pemerintah daerah Batam serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) agar segera merintis pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang secara khusus difokuskan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi memuluskan langkah menembus pasar ekspor global, sekaligus memperluas jaringan perdagangan domestik antar-wilayah di Indonesia.
Billy menuturkan bahwa selama kurun waktu tertentu, roda kemajuan perekonomian Batam cenderung didominasi serta ditopang oleh aliran penanaman modal investasi serta aktivitas sektor industri skala besar. Kendati demikian, menurut pandangannya, tren pertumbuhan tersebut sudah sepatutnya diimbangi secara proporsional melalui upaya penguatan sektor UMKM yang dikenal memiliki irisan hubungan langsung dengan denyut nadi kehidupan ekonomi masyarakat luas.
“Selama ini kami merayakan besarnya investasi asing yang masuk Batam dan perkembangan industri yang luar biasa. Akan tetapi, siapa yang memikirkan nasib UMKM yang pelaku utamanya adalah masyarakat biasa,” kata Billy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Ia menilai bahwa sektor UMKM sangat membutuhkan penyediaan ruang khusus yang terintegrasi agar mampu naik kelas secara berkelanjutan, terutama melalui optimalisasi peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, kemudahan skema pembiayaan finansial, hingga pencapaian standar kesiapan menembus kualifikasi ekspor.
Billy turut menyoroti potret struktur perekonomian Batam saat ini yang dinilainya masih memperlihatkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor arus investasi dan kegiatan ekspor. Di sisi lain, kontribusi sektor konsumsi rumah tangga tercatat hanya memegang porsi kisaran 20 hingga 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Berdasarkan analisisnya, realisasi kondisi tersebut mengindikasikan adanya urgensi mendesak untuk memperkuat mekanisme perputaran roda ekonomi di level akar rumput masyarakat agar muatan manfaat dari pertumbuhan ekonomi Batam tidak terkonsentrasi secara eksklusif pada sektor investasi dan manufaktur semata.
“Kalau investasi dan manufaktur itu yang berkepentingan utamanya kelompok bisnis dan memang ada penyerapan tenaga kerja juga, tapi tidak sebanyak UMKM. Ingat bahwa UMKM adalah dari dan oleh masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa fasilitas penunjang di dalam kawasan KEK UMKM nantinya dapat mencakup beragam kemudahan, seperti pemberian insentif usaha, simplifikasi prosedur birokrasi ekspor-impor melalui jalur kepabeanan, hingga penyelenggaraan program pelatihan dan pendampingan bisnis yang komprehensif bagi para pelaku usaha.
Selain itu, ia memandang bahwa penguatan sektor UMKM menyimpan nilai strategis yang tinggi apabila ditinjau dari sudut pandang penyerapan tenaga kerja. Mengingat, sektor kerakyatan ini terbukti menjadi salah satu pilar penyerap tenaga kerja terbesar baik dalam ranah formal maupun informal. Di samping berfungsi sebagai pusat inkubasi pengembangan UMKM dan gerbang ekspor, Billy turut menangkap peluang besar agar kawasan tersebut dapat dikembangkan sekaligus sebagai destinasi pariwisata berbasis ekonomi kreatif, khususnya pada sektor kuliner dan keramahan layanan (hospitality).
Merujuk pada paparan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun, tercatat ada lebih dari 75.000 unit UMKM yang beroperasi di wilayah Kota Batam serta sekitar 102.000 entitas usaha mikro. Sektor ekonomi kerakyatan tersebut dilaporkan mampu menyerap tenaga kerja hingga mencapai 156.000 orang, dengan estimasi nilai perputaran uang yang dikalkulasikan menyentuh angka fantastis Rp9,1 triliun per tahunnya.
Dengan demikian, langkah akselerasi pengembangan UMKM lewat skema KEK khusus ini dinilai memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu menekan angka penggangguran serta tingkat kemiskinan, sekaligus mendongkrak pencapaian taraf kesejahteraan masyarakat di Batam dan Kepri secara keseluruhan.
Billy mengajukan usulan agar jajaran pemerintah pusat maupun daerah dapat bersinergi mengakomodasi para pelaku UMKM ke dalam satu kawasan terpadu yang dilengkapi dengan berbagai instrumen fasilitas dan kemudahan berusaha.
Menanggapi gagasan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, menyampaikan respons serta sambutan positif atas ide pembentukan KEK UMKM.
Berdasarkan pandangan Riki, konsep usulan tersebut berpotensi menjelma sebagai alternatif kebijakan solutif guna memicu peningkatan daya saing yang jauh lebih tangguh bagi para pelaku UMKM di wilayah Kepri dan Batam.
“Saya menyambut baik gagasan yang disampaikan oleh Billy Mambrasar, dan ini sebelumnya belum pernah ada yang memikirkan. Selama ini kami mencoba mencari formulasi terbaik untuk mendorong kemajuan UMKM di Provinsi Kepri dan Kota Batam, dan menurut saya ini dapat menjadi gagasan terbaik untuk menjawabnya,” ujar Riki.
Billy menyatakan optimisme penuh bahwa realisasi pembentukan KEK UMKM yang berorientasi ekspor ini diyakini mampu mendongkrak nilai tambah ekonomi secara signifikan bagi daerah.