JAKARTA - Peluncuran program strategis pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang bertempat di Gilimanuk, Bali, tidak sekadar berorientasi pada akselerasi percepatan transisi energi hijau nasional semata.
Lebih dari itu, mega proyek tersebut diproyeksikan secara matang untuk bertransformasi menjadi motor penggerak mesin pertumbuhan ekonomi baru dengan gelontoran nilai investasi fantastis yang menyentuh angka Rp1.140 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, melalui keterangan resmi yang diterima di Denpasar pada hari Jumat, memaparkan bahwa realisasi pengembangan PLTS 100 GWp ini merupakan bentuk implementasi konkret atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo guna merumuskan langkah terobosan taktis dalam mewujudkan kedaulatan serta swasembada energi mandiri bagi negara.
Pada fase permulaan peluncurannya, pihak pemerintah secara resmi menggulirkan sebanyak 14 proyek PLTS dengan akumulasi total kapasitas mencapai 5.300 megawatt peak (MWp) yang pergerakan sebarannya merata di berbagai pelosok wilayah Indonesia.
Berdasarkan penjelasan Bahlil, eksekusi program pengembangan PLTS ini bakal direalisasikan dengan mengandalkan pelbagai varian skema komprehensif. Mulai dari penerapan model PLTS skala besar, PLTS terapung (*floating solar), PLTS atap, pemanfaatan khusus PLTS untuk kawasan wilayah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T), hingga penyediaan pasokan pembangkit yang secara khusus menopang kebutuhan kawasan industri serta pusat-pusat aktivitas produktif masyarakat.
Rangkaian program masif tersebut dijadwalkan bakal dioperasionalkan melalui delapan kerangka skenario utama. Di antara rincian skenario tersebut mencakup eliminasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 12,48 GWp, pembangunan PLTS skala besar lewat jalur Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 30,97 GWp, instalasi PLTS terapung 10,72 GWp, adopsi PLTS atap 9,35 GWp, serta alokasi PLTS wilayah 3T sebesar 0,50 GWp.
Di samping itu, pihak pemerintah turut menyiapkan skema penyediaan PLTS off-grid guna mendukung sektor kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp, penerapan skema PLTS nonatap bagi kawasan sektor industri sebesar 7,49 GWp, serta dorongan pemenuhan penciptaan permintaan (demand creation) melalui akselerasi hilirisasi industri, adopsi kendaraan listrik, penggunaan kompor induksi, serta pelbagai kebutuhan esensial lainnya sebesar 24,13 GWp.
Bahlil menuturkan bahwa skala program yang masif tersebut dipastikan bakal memicu implikasi dampak ekonomi secara signifikan dan luas, terkhusus pada lonjakan arus masuk nilai investasi serta terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja dalam jumlah masif.
"Total investasi dari proyek ini kurang lebih sekitar 71,3 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp1.140 triliun. Dari total pekerjaan ini, kami bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun mencapai Rp73,9 triliun," jelas Bahlil.
Lebih lanjut ia merinci bahwa meninjau dari perspektif sektor penyerapan tenaga kerja, program ambisius PLTS 100 GWp ini diestimasi sanggup menyerap penciptaan lapangan pekerjaan baru hingga kisaran angka 5,5 juta orang. Komposisi jumlah tersebut terbagi ke dalam estimasi sekitar 3,465 juta tenaga kerja yang terserap di sektor konstruksi serta sekira 2,053 juta tenaga kerja di sektor manufaktur peralatan pendukung.
Dampak ikutan positif bagi perekonomian juga diproyeksikan bakal bermunculan secara simultan seiring meningkatnya intensitas aktivitas pembangunan fisik proyek, geliat industri manufaktur perangkat komponen, hingga terdorongnya roda aktivitas ekonomi masyarakat lokal yang berada di sekitar titik-titik kawasan pengembangan PLTS.
Tidak hanya mendatangkan keuntungan dari dimensi ekonomi semata, implementasi operasional secara menyeluruh dari Program PLTS 100 GWp ini turut dipatok target memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup.
Pemerintah mengkalkulasikan bahwa program ramah lingkungan tersebut berpotensi menekan angka emisi gas buang hingga menembus angka 140 juta ton karbondioksida ($CO_2$) per tahunnya, dengan nilai hitungan ekonomi karbon yang ditaksir mencapai angka Rp6,31 triliun.
Sementara itu, di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memberikan garansi penuh bahwa pihaknya menyatakan kesiapan total untuk mengawal dan menyukseskan percepatan program strategis tersebut melalui kesiagaan sistem kelistrikan yang andal, penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai, serta integrasi mulus pembangkit energi surya ke dalam jaringan sistem kelistrikan nasional.
"PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan," ujar Darmawan.
Secara khusus untuk wilayah Bali, PT PLN bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali merencanakan pembangunan sebanyak lima klaster PLTS dengan total kapasitas terpasang mencapai 1.000 MWp. Seluruh rangkaian pengembangan tersebut nantinya akan ditopang oleh sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas total 3.300 MWh.
Dari keseluruhan total kapasitas tersebut, alokasi PLTS sebesar 300 MWp diproyeksikan untuk dibangun di kawasan Klaster Gilimanuk. Kehadiran proyek ini sekaligus berfungsi sebagai pilar penting dalam mewujudkan misi besar pembangunan ekosistem energi bersih di Pulau Bali sebagai salah satu episentrum destinasi sektor pariwisata utama milik Indonesia.
Darmawan kembali menegaskan bahwa agenda transformasi sektor energi di masa mendatang tidak semata-mata berfokus pada upaya peralihan sumber energi menuju opsi yang lebih bersih dan ramah lingkungan semata, melainkan turut mengemban misi sebagai fondasi utama pemerataan pembangunan serta instrumen penggerak roda perekonomian rakyat.
"Listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan. PLN siap menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kemandirian dan swasembada energi," pungkas Darmawan.