JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) beserta pemeriksaan kesehatan gratis merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak dasar warga, khususnya hak atas pangan dan kesehatan.
Pigai mengutarakan hal tersebut sewaktu meresmikan Pusat Studi HAM di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika, di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa.
Menurut penjelasannya, ruang lingkup HAM tidak sebatas pada penanganan tindak kekerasan maupun pelanggaran hukum semata, melainkan turut mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seluruh masyarakat.
"Hak Asasi Manusia juga meliputi program makan bergizi gratis. Makan itu HAM. Siapa manusia di dunia, para penjahat maupun malaikat, yang menolak makan? Maka kebijakan pemerintahan terkait dengan makan adalah untuk hak hidup, hak atas pangan, Hak Asasi Manusia," kata Pigai.
Ia menggarisbawahi bahwa program jaminan pangan dari pemerintah mesti dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak hidup rakyatnya.
Jikalau dalam tahapan pelaksanaannya di lapangan masih ditemui hambatan teknis ataupun kendala tata kelola, kata dia, aspek tersebut wajib dibenahi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Pigai pun menilai keterjangkauan layanan medis menjadi elemen krusial dalam pemenuhan HAM, terutama bagi warga yang bermukim di daerah pedalaman dengan akses kesehatan yang terbatas.
Menurutnya, pemeriksaan medis secara rutin dan berkala amat membantu masyarakat mendeteksi kondisi fisik mereka, sehingga tindakan pencegahan maupun pengobatan dapat dieksekusi lebih awal.
"Hari ini Prabowo Subianto menghadirkan cek kesehatan gratis bagi seluruh Bangsa Indonesia supaya dia tahu kesehatannya. Hidup sehat adalah amanat agung dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mempertahankan kehidupan dan keutuhan manusia," ujar Pigai.
Ia menggarisbawahi bahwa jaminan hak atas makanan dan kesehatan harus selaras dengan langkah pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di seluruh pelosok Nusantara, termasuk di wilayah yang minim sarana pelayanan dasar.