JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa jengkelnya lantaran harga komoditas minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) asal Indonesia dibeli dengan harga yang murah oleh negara lain. Hal tersebut disampaikannya ketika membacakan Pidato Kenegaraan di kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada hari Jumat (14/8/2026).
Prabowo menyatakan bahwa saat ini pihak pemerintah akan melakukan pembenahan terhadap sistem ekspor komoditas strategis nasional, termasuk salah satunya minyak kelapa sawit, melalui peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).
“Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun enggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kami telah hilang 50% nilai komoditas kami,” ujar Prabowo.
Presiden menuturkan bahwa PT DSI tidak akan berhenti sekadar mengelola tiga komoditas utama saja, yakni sawit, bijih besi, serta batu bara.
"Dalam waktu dekat, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kami, tidak hanya tiga," ucapnya.
Ia menyampaikan pula bahwa semenjak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 atau dalam kurun waktu 2 bulan 13 hari, PT DSI telah sukses mengelola devisa hasil ekspor senilai US$14 miliar yang berasal dari tiga komoditas strategis tersebut.
Menurut catatan Prabowo, lebih dari 6.500 transaksi ekspor dari ketiga komoditas itu telah berhasil dipantau langsung oleh PT DSI. Di samping itu, PT DSI juga menemukan adanya potensi tambahan pemasukan sebesar US$5 miliar yang bersumber dari penyesuaian harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
Ke depannya, PT DSI berencana untuk semakin memperketat pengawasan di 50 titik pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.
Prabowo lantas memberikan penegasan bahwa kekayaan alam negara tidak boleh disalahgunakan untuk memperkaya segelintir orang semata. Terlebih lagi, apabila kekayaan tersebut dikuasai oleh sekelompok pihak di luar negeri sementara rakyat di dalam negeri sendiri harus hidup dalam kesulitan.
Pemerintah, sebutnya, tidak ingin lagi membiarkan bangsa Indonesia terus-menerus dicurangi.
"Ini bukan saja tidak adil, ini sesungguhnya bukan sikap negara yang pandai," tegas Prabowo.
Pemerintah mematok target agar PT DSI dapat berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengendalikan arus ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), serta ferroalloy (paduan besi). Langkah sentralisasi ekspor ini diklaim bertujuan untuk mendongkrak posisi tawar Indonesia di dalam pembentukan harga global, sekaligus meredam praktik curang berupa under-invoicing dan transfer pricing.