JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan 66 pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia guna mempercepat pemenuhan area lahan serta beragam dokumen persyaratan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mendiskusikan langkah percepatan tersebut dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, pada Rabu.
“Ini adalah satu persembahan Bapak Presiden untuk keluarga-keluarga paling tidak mampu. Anggarannya dari APBN atas arahan Presiden. Yang diberi tugas pembangunan adalah Kementerian Sosial, dengan dibantu oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah,” ujar Mensos.
Pertemuan koordinasi yang diselenggarakan pada 12–13 Agustus 2026 tersebut dihadiri oleh jajaran perwakilan pemerintah daerah beserta instansi kementerian/lembaga terkait.
Pokok pembahasan utama dalam forum ini berfokus pada usulan pendirian Sekolah Rakyat permanen, termasuk kelengkapan berkas administrasi dan pemenuhan syarat teknis pembangunan.
Mensos menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam menyiapkan ketersediaan lahan, sedangkan pengerjaan fisik dilakukan secara bersinergi dengan instansi terkait.
Gus Ipul mengungkapkan, penyediaan lahan menjadi salah satu hambatan dalam proses percepatan pendirian Sekolah Rakyat.
Lahan yang diajukan tak sebatas harus siap pakai, melainkan wajib memenuhi regulasi agar proses pengerjaan dapat berjalan tertib dan patuh aturan.
“Ternyata dalam praktiknya menyediakan lahan itu tidak mudah. Banyak syarat-syaratnya dan syarat-syarat ini harus kami cukupi dengan proses yang benar, tertib, sekaligus prudent, dengan kehati-hatian,” katanya.
Oleh sebab itu, rapat koordinasi ini difungsikan sebagai wadah guna menuntaskan ragam kendala daerah, mencakup urusan pertanahan, kesesuaian tata ruang, aspek lingkungan, hingga teknis operasional lainnya.
Guna memperlancar proses, Kemensos mempertemukan pemda dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.
Gus Ipul memaparkan, proyek pembangunan Sekolah Rakyat permanen saat ini sudah berjalan di 104 titik wilayah Indonesia. Fasilitas ini didirikan untuk menghadirkan sarana pendidikan berbasis asrama yang layak bagi anak-anak kurang mampu.
“Sudah dalam proses pembangunan di 104 titik. Memang ada beberapa kendala tanahnya tidak bisa dibangun. Padahal juga sudah punya anggaran. Tetapi 104 ini sudah dianggarkan dan sekarang ini akan dibangun lagi,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, progres fisik di sejumlah titik bahkan sudah menembus angka 98 hingga 99 persen, sementara area lainnya masih terus dalam tahap pengerjaan.
Sementara itu, data rapat mencatat ada 81 Sekolah Rakyat rintisan yang aktif beroperasi. Pemerintah terus mengupayakan agar unit rintisan tersebut segera bertransformasi menjadi bangunan permanen demi menjamin keberlanjutan proses belajar siswa.
“Kami berharap kepada Bapak-Ibu sekalian yang memiliki sekolah rintisan bekerja keras supaya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas,” kata Gus Ipul.