Kebijakan ini bukan sekadar instruksi simbolis. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, pemangkasan ditujukan untuk seluruh badan usaha milik negara, tidak hanya dua perusahaan energi tersebut. "Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," ujar Teddy dalam keterangan resminya, Minggu (9/8). Mengapa Struktur BUMN Selama Ini Dianggap Gemuk?
Persoalan anak dan cucu usaha memang menjadi pekerjaan rumah klasik bagi korporasi pelat merah. Di lingkungan Pertamina, misalnya, entitas bisnisnya menyebar dari hulu migas, kilang, hingga ritel, dengan puluhan anak perusahaan yang masing-masing memiliki cucu usaha sendiri. Hal serupa terjadi di PLN, yang membawahi anak usaha di bidang pembangkit, transmisi, hingga distribusi listrik.
Jaringan yang luas itu kerap membuat proses pengambilan keputusan strategis berjalan lambat. Setiap kebijakan harus melewati berlapis-lapis persetujuan di berbagai tingkatan manajemen. Akibatnya, perusahaan kesulitan bersaing di pasar yang bergerak cepat.
Teddy menjelaskan, arahan presiden ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk membuat BUMN lebih gesit. "Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," katanya. Apa Dampaknya bagi Perusahaan dan Konsumen?
Jika restrukturisasi ini berjalan, dampaknya akan terasa hingga ke tingkat operasional. Pertamina dan PLN bisa lebih cepat mengeksekusi proyek strategis, mulai dari pembangunan kilang baru hingga perluasan jaringan listrik ke daerah terpencil. Waktu yang sebelumnya habis untuk koordinasi internal bisa dialihkan ke inovasi dan pelayanan pelanggan.
Bagi masyarakat, efisiensi ini diharapkan menekan biaya operasional perusahaan. Dalam jangka panjang, hal itu bisa berkontribusi pada stabilitas harga energi dan tarif listrik. Investor pun biasanya merespons positif langkah perampingan karena struktur yang ramping dinilai menekan risiko kebocoran dan meningkatkan transparansi.
Pertemuan di Hambalang itu juga dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Kehadiran dua pejabat keamanan itu menandakan isu efisiensi BUMN dianggap sebagai agenda nasional yang serius, bukan sekadar urusan korporasi semata.
Langkah ini sejalan dengan semangat pemerintahan Prabowo yang kerap menekankan pentingnya efektivitas belanja dan pengelolaan aset negara. Dengan struktur yang lebih ramping, BUMN diharapkan tidak hanya menjadi mesin pencetak dividen, tetapi juga instrumen pembangunan yang lebih sehat dan akuntabel. Kini, bola ada di tangan direksi masing-masing perusahaan untuk mengeksekusi arahan tersebut dalam waktu dekat.